 |
| Aceh Dilanda Kerusakan Infrastruktur, LPMH Unimal Tagih Respons Pemerintah Pusat |
LPMH-Lhokseumawe,Gelombang banjir dan longsor yang melumpuhkan Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 kini berubah menjadi krisis kemanusiaan yang belum ditangani secara serius. Di tengah meluasnya kerusakan jalan, jembatan, serta terputusnya akses listrik dan komunikasi, ribuan warga masih terjebak tanpa kepastian bantuan. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem tanggap darurat ketika pemerintah pusat tidak segera mengambil alih penanganan.
Kondisi yang kian memburuk memunculkan kritik dari berbagai kalangan. Pengamat kebencanaan dan Ketua Umum LPMH, Muhammad Furqan, menilai bahwa pemerintah pusat seolah-olah menunggu situasi runtuh total sebelum bertindak. Menurutnya, skala bencana yang sudah lintas provinsi, jumlah korban yang terus bertambah, serta kejatuhan layanan dasar secara luas jelas memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. “Regulasi sudah mengatur batasnya dengan sangat jelas. Jika semua indikator terpenuhi dan daerah tidak mampu mengatasinya, maka tanggung jawab berpindah ke negara. Namun yang kita lihat justru kebijakan yang ragu-ragu,” kritik Furqan.
Ia menekankan bahwa ketidaksiapan pemerintah pusat dalam memastikan komunikasi darurat menjadi faktor yang memperparah kekacauan. Dengan jaringan yang sering mati total, informasi dari lapangan tersendat, operasi penyelamatan tidak terkoordinasi, dan banyak wilayah terdampak akhirnya terisolasi tanpa bantuan berarti. “Bagaimana mungkin penyelamatan berjalan tepat waktu jika informasi dasar saja tidak bisa dipertukarkan Ini bukan masalah teknis kecil ini menyangkut keselamatan warga negara,” ujarnya.
Furqan menilai bahwa ketidakaktifan pemerintah pusat bukan hanya perkara kelemahan koordinasi, melainkan dapat dibaca sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban konstitusional negara. Ia menegaskan bahwa tindakan cepat dalam penetapan status bencana nasional bukan sekadar opsi, melainkan mandat hukum yang harus dijalankan. “Jika pemerintah tetap memilih diam, maka negara seolah menutup mata terhadap penderitaan warganya sendiri,” tegasnya.