 |
LPMH-Beberapa hari lalu, Aceh kembali diterjang banjir yang melanda sejumlah wilayah di provinsi ini. Hujan deras yang turun berhari-hari membuat sungai-sungai meluap, merendam rumah-rumah warga, dan merusak infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, serta jaringan listrik.
Masyarakat Aceh yang terdampak kini tengah berjuang memulihkan kehidupan mereka. Di sejumlah wilayah, proses recovery berlangsung intensif mulai dari membersihkan rumah, memperbaiki fasilitas umum, hingga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. Dalam situasi genting seperti ini, listrik bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan penopang utama seluruh proses pemulihan.
Namun, menurut Ketua LPMH FH Unimal, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan hal yang memprihatinkan. Pemadaman listrik berulang yang terjadi di berbagai daerah di Aceh telah menambah beban masyarakat. Padahal, di saat krisis, PLN seharusnya menjadi pihak yang paling cepat merespons kebutuhan publik.
Pemadaman yang terjadi bukan sekali dua kali, tetapi berlangsung terus-menerus. Ini jelas mencerminkan ketidakmampuan para petinggi PLN Aceh dalam memastikan distribusi listrik yang stabil, ujarnya. Ia menilai bahwa kegagalan ini menunjukkan lemahnya manajemen, minimnya kesiapsiagaan, serta buruknya koordinasi internal di tubuh PLN wilayah Aceh.
Lebih jauh, Ketua LPMH FH Unimal menjelaskan bahwa listrik memiliki peran sentral dalam proses pemulihan pasca bencana. Tanpa listrik, masyarakat kesulitan mengoperasikan peralatan pembersihan, mengeringkan barang-barang yang terendam, menghidupkan pompa air, hingga menjaga layanan kesehatan tetap berjalan.
“Ketika pemadaman terus terjadi di tengah masa pemulihan, masyarakat seolah dipaksa menanggung bencana kedua. Ini sangat tidak dapat diterima,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa masukan dan keluhan masyarakat yang masuk ke lembaganya menunjukkan tingkat frustrasi yang semakin tinggi. Banyak warga merasa seperti dibiarkan bertahan sendiri tanpa dukungan signifikan dari lembaga penyedia layanan listrik.
Ketua LPMH menegaskan bahwa PLN harus segera melakukan langkah koreksi dan menunjukkan komitmen nyata, bukan sekadar janji. Aceh membutuhkan pemimpin dan institusi yang bekerja efektif, terutama dalam kondisi darurat. Ia kembali menyoroti bahwa kegagalan memastikan stabilitas listrik selama masa krisis merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa dianggap sepele.
“Jika dalam situasi kritis seperti ini PLN tidak mampu hadir dengan solusi, maka wajar bila publik mempertanyakan kelayakan para petingginya untuk tetap memimpin,” pungkasnya.