LPMH — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara melayangkan kecaman keras kepada Pemerintah Provinsi Aceh atas pembiaran kerusakan jalan yang sangat parah di kawasan Gampong Alue Awe. HMI menilai bahwa sikap abai dan lambatnya respons pemerintah dalam memperbaiki akses jalan utama tersebut merupakan bentuk nyata kelalaian struktural yang mengorbankan keselamatan publik. HMI menegaskan bahwa status Alue Awe sebagai jalur alternatif Jalan Elak di kawasan Alue Awe yang hancur dan amblas, hingga akses-akses sekunder di pusat kota. Area-area tersebut kini bertransformasi menjadi area rawan kecelakaan yang sangat mencekam bagi pengendara, terutama ketika malam hari karena diperparah oleh minimnya lampu penerangan jalan, Apalagi daerah tersebut dikawasan pendidikan tinggi tidak sepatutnya dibalas dengan penyediaan infrastruktur yang hancur dan membahayakan nyawa masyarakat setiap harinya.
Pernyataan sikap yang mendesak ini dirilis secara resmi ke hadapan publik pada 26 September 2026 di Kota Lhokseumawe. HMI membongkar fakta bahwa jalur alternatif Jalan Elak di kawasan Gampong Alue Awe kini telah berubah menjadi rute yang mengerikan. Jalur vital yang seharusnya menyokong mobilitas antar kabupaten sekaligus menjadi urat nadi harian ribuan Masyarakat dan Mahasiswa ini dibiarkan hancur lebur tanpa urus. Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, aspalnya hancur terkelupas, badan jalan amblas membentuk lubang-lubang raksasa, serta diperparah oleh sistem drainase yang rusak total.
Kritik tajam dan tuntutan evakuasi kebijakan ini disuarakan secara tegas oleh Rendy Novriady, Wakil Sekretaris Umum Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara. Sebagai representasi suara mahasiswa,
Pernyataan bersikap yang penuh desakan ini disampaikan secara langsung . Sebagai representasi intelektual muda dan penyambung lidah masyarakat sipil, Rendy menuding Pemerintah Provinsi Aceh beserta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya sibuk berteori tanpa ada tindakan nyata di lapangan. Menurutnya, alibi mengenai status pembagian jalan nasional, provinsi, atau daerah sering kali dijadikan tameng bagi pemerintah untuk saling lempar tanggung jawab, sementara korban dari kalangan masyarakat bawah terus berjatuhan setiap harinya.
Rendy Novriady membeberkan alasan mendasar mengapa Bidang PTKP HMI memusatkan kritiknya pada jalur Alue Awe ini. Menurut pantauan di lapangan, korban kecelakaan lalu lintas harian terus berjatuhan di titik ini, di mana sebagian besar korbannya adalah mahasiswa yang hendak pergi kuliah, para dosen, serta masyarakat pedagang kecil. Ketika hujan deras mengguyur, lubang-lubang dalam di jalan tersebut seketika berubah menjadi jebakan maut karena tertutup genangan air, sementara saat cuaca kering, kawasan tersebut dikepung polusi debu tebal yang mengancam kesehatan pernapasan warga. HMI sangat menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai kehilangan empati, lebih memilih menguras anggaran daerah untuk program seremonial ketimbang menyelamatkan nyawa rakyat di jalur Alue Awe.
Sebagai langkah konkret untuk menyelesaikan masalah pelik ini, HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara menuntut Pemerintah Provinsi Aceh segera menurunkan tim teknis untuk melakukan pengaspalan ulang (overlay) menyeluruh secara permanen, bukan sekadar penambalan fiktif yang cepat hancur dalam hitungan minggu. HMI juga mendesak legislatif di DPRA untuk segera memanggil paksa kepala dinas terkait guna dimintai pertanggung jawaban atas buruknya tata kelola infrastruktur ini.