 |
| LPMH Unimal Hadiri Dialog Publik, Soroti Pembiaran LGBT di Ruang Publik Aceh dok LPMH |
Lhokseumawe – Lembaga Pers Mahasiswa Hukum (LPMH) Universitas Malikussaleh menyoroti fenomena yang mereka kaitkan dengan LGBT di Aceh. Dalam pandangan pengurus LPMH, persoalan tersebut memerlukan perhatian serius melalui penguatan regulasi, optimalisasi peran aparat penegak syariat, serta peningkatan kepedulian masyarakat.
Ketua Umum LPMH Universitas Malikussaleh, Ega Irvanda, menilai bahwa salah satu persoalan utama adalah munculnya anggapan bahwa fenomena tersebut mulai dianggap sebagai sesuatu yang lumrah oleh sebagian masyarakat.
"LGBT menjadi persoalan yang kini semakin mendapat perhatian. Problemnya, fenomena ini sudah menjadi pembiaran dan dianggap sebagai kewajaran oleh sebagian masyarakat. Kami juga melihat adanya pembiaran dari aparatur, seperti Wilayatul Hisbah (WH), yang menurut kami mengalami degradasi terhadap tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan," ujar Ega.
Selain itu, Ega menilai bahwa upaya pencegahan belum didukung oleh regulasi yang cukup kuat sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dari pemerintah maupun pemangku kepentingan.
Senada dengan itu, Risna berpendapat bahwa penguatan regulasi dapat dimulai dari tingkat gampong. Menurutnya, pemerintah gampong bersama perangkat desa dan tuha peut memiliki peran penting dalam menyusun aturan serta melakukan pembinaan sosial kepada masyarakat.
"Penekanan melalui regulasi ini bisa dilakukan melalui gampong di Aceh dengan melibatkan tuha peut. Dengan adanya aturan di tingkat desa, diharapkan dapat meminimalisasi munculnya fenomena yang menjadi perhatian masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Divisi Liputan dan Investigasi LPMH Universitas Malikussaleh, Dzikrillah Zakhwan (Morvar), menilai bahwa salah satu faktor yang menyebabkan isu tersebut terus menjadi perbincangan adalah adanya sikap permisif dari sebagian masyarakat.
"Menurut kami, penyebab banyaknya kasus yang dikaitkan dengan LGBT di Aceh adalah karena sebagian masyarakat mulai menormalkan fenomena tersebut. Di sisi lain, regulasi dalam qanun lebih banyak mengatur mengenai perbuatan tertentu, seperti hubungan sesama jenis, sedangkan terhadap fenomena yang oleh masyarakat dikenal sebagai 'boti' belum diatur secara spesifik," ujarnya.
Melalui pandangan tersebut, LPMH Universitas Malikussaleh mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku, penguatan edukasi kepada masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak syariat, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai yang berlaku di Aceh sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.