Lhokseumawe— Ketua Umum Lembaga Pers Mahasiswa Hukum (LPMH), Muhammad Furqan, mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh agar segera menuntaskan pengaspalan jalan nasional di Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, yang hingga kini belum selesai dan dinilai membahayakan pengguna jalan.
Menurutnya, meskipun proses perbaikan jalan telah dilakukan, kondisi jalan yang belum diaspal masih menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Permukaan jalan yang dipenuhi kerikil, debu, dan belum rata dinilai sangat berisiko, terutama bagi pengendara sepeda motor yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
Furqan juga menyoroti adanya beberapa titik jalan yang dipotong tanpa dilengkapi rambu-rambu maupun tanda peringatan. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan pengguna jalan, khususnya pada malam hari karena minimnya penerangan di lokasi pengerjaan.
“BPJN Aceh jangan membiarkan jalan yang sudah diperbaiki ini terlalu lama tanpa pengaspalan. Apalagi ada beberapa titik jalan yang dipotong tanpa rambu-rambu peringatan. Kondisi ini sangat membahayakan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kecelakaan,” ujar Muhammad Furqan, Kamis (14/5/2026).
Ia mengatakan, hingga semalam pihaknya kembali menerima laporan adanya kecelakaan yang menimpa beberapa mahasiswa dan masyarakat di lokasi berbeda dengan penyebab yang sama, yakni kondisi jalan yang belum layak dilalui serta minimnya tanda peringatan di area pengerjaan.
“Hingga semalam kami masih menerima laporan kecelakaan yang dialami kawan-kawan mahasiswa maupun masyarakat umum. Kejadiannya terjadi di titik yang berbeda, namun penyebabnya sama, yakni kondisi jalan yang belum aman dan tidak adanya rambu peringatan yang memadai,” katanya.
Sebagai lembaga mahasiswa yang bergerak di bidang sosial dan kontrol kebijakan publik, LPMH menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurut Furqan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pembangunan infrastruktur jalan.
“Kami mendesak BPJN Aceh agar segera menyelesaikan pengaspalan jalan ini secara serius dan tepat waktu. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lambannya penyelesaian pekerjaan. Infrastruktur jalan bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta adanya pengawasan yang lebih maksimal terhadap proses pengerjaan jalan agar tidak terkesan dibiarkan berlarut-larut. Selain itu, Furqan berharap pemerintah daerah turut aktif berkoordinasi dengan BPJN Aceh guna mempercepat penyelesaian jalan tersebut demi keselamatan pengguna jalan.